PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

 

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib kerja sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan telah dilakukan pengkinian secara berkala, dengan penyempurnaan yang terakhir yaitu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Komisaris Mandiri Syariah No. KEP.KOM/001/2014 tanggal 24 Desember 2014 mengenai Tata Tertib Dewan Komisaris Mandiri Syariah.

Dengan adanya Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini, diharapkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris akan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Dewan Komisaris. Pedoman tersebut mengatur berbagai aspek mengenai Dewan Komisaris antara lain mencakup ketentuan mengenai:

 

BAB I Ketentuan Umum

 

BAB II Struktur, Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

  1. Struktur Dewan Komisaris
  2. Tugas Dewan Komisaris
  3. Kewajiban Dewan Komisaris
  4. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
  5. Informasi, Kerahasiaan Bank, dan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)

BAB III Lembaga Penunjang

Komite-Komite dan Lembaga Penunjang Lainnya

 

BAB IV Rapat Dewan Komisaris

  1. Jenis dan Kuorum Rapat
  2. Peserta Tamu Rapat Dewan Komisaris
  3. Pimpinan Rapat
  4. Bahan Rapat
  5. Keputusan Rapat
  6. Risalah Rapat
  7. Penyelenggaraan Rapat
  8. Sekretaris Dewan Komisaris

BAB V Pembagian Tugas

  1. Pembidangan Tugas Rutin
  2. Waktu Kerja Komisaris
  3. Penandatanganan Dokumen
  4. Perjalanan Dinas
  5. Pendidikan Berkelanjutan
  6. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

 

BAB VI Perubahan

 

Bab VII Penutup

 

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan terlebih dahulu mengikuti tahap fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) sesuai perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Dewan Komisaris memiliki keahlian untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan. Dewan Komisaris memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, sehingga dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha Bank, membuat keputusan secara

independen, mendorong peningkatan kinerja Bank, serta dapat secara efektif melakukan penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja Direksi.

 

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebut alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut kecuali apabila ditentukan lain

oleh RUPS.

 

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Kriteria Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

  1. Calon anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan:
    1. integritas;
    2. kompetensi; dan
    3. reputasi keuangan.
  1. Calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Regulator Perbankan sebelum bertindak mewakili Bank dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank dan/atau mengambil keputusan penting yang memengaruhi kondisi keuangan Bank.
  1. Calon anggota Dewan Komisaris yang belum mendapat persetujuan Regulator Perbankan (d.h.i. belum memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan) dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. Selain itu, sesuai Anggaran Dasar Dewan Komisaris yang dapat diangkat adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan sebelum pengangkatannya tidak pernah:
  1. Dinyatakan pailit.
  2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
  3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  4. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

 

DIREKSI

Direksi adalah Organ Utama yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Mandiri Syariah, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili Mandiri Syariah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi secara umum bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan dengan pembatasanpembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS serta mempertanggungjawabkannya kepada RUPS.

 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:

  1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
  2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK DAN WEWENANG DIREKSI

  1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan.
  2. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam halini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.
  3. Direksi mempunyai wewenang untuk menghapusbukukan piutang pokok macet, tidak menagih lagi piutang berupa margin, denda dan/atau ongkos-ongkos dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian pembiayaan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
  4. Direksi mempunyai wewenang untuk mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan pegawai Perseroan.

MASA JABATAN DIREKSI

Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebut alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, namun RUPS dapat menetapkan lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan.

 

KRITERIA DIREKSI

  1. Calon anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan:
    1. Integritas;
    2. Kompetensi; dan
    3. Reputasi keuangan.
  2. Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Regulator Perbankan sebelum bertindak mewakili Bank dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat Bank dan/atau mengambil keputusan penting yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank.
  3. Calon anggota Direksi yang belum mendapat persetujuan Regulator Perbankan (dalam hal ini belum memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan) dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Direksi walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan sebelum pengangkatannya tidak pernah:
  1. Dinyatakan pailit.
  2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit,
  3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  4. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Direksi telah memiliki Tata Tertib Kerja Direksi yang telah dimutakhirkan pada tanggal 21 Maret 2018 sesuai Surat Keputusan Direksi No. 20/104-KEP/DIR tentang Tata Tertib Direksi PT Bank Syariah Mandiri. Pedoman dan Tata Terbit Kerja tersebut mengatur mengenai tugas pokok, struktur organisasi, etika kerja, waktu kerja, dan penyelenggaraan rapat Direksi. Pedoman tersebut mengatur Etika Kerja Direksi, Pengaturan Rapat, Penggantian Direksi dan Ketentuan lain yang telah memenuhi prinsip-prinsip GCG. Hal-hal yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Direksi tersebut antara lain:

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Kewenangan Bertindak

Bab III Organisasi dan Pembidangan Tugas

Bab IV Kebijakan Umum

Bab V Etika dan Waktu Kerja

Bab VI Pengaturan Rapat

Bab VII Komite

Bab VIII Senior Exeutive Vice President (SEVP)

Bab IX Korespondensi

BAB X Lain-lain

Bab XI Perubahan

Bab XII Penutup

KOMPOSISI DAN DASAR PENGANGKATAN DIREKSI

Komposisi anggota Direksi Bank Syariah Mandiri terdiri dari 6 (enam) orang yaitu seorang sebagai Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur. Keseluruhan anggota Direksi diangkat berdasarkan RUPS dan penunjukkan Direksi telah melalui mekanisme RUPS dan fit and proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Guna memenuhi persyaratan integritas, calon anggota Direksi Bank harus memiliki akhlak dan moral yang baik, komitmen untuk mematuhi peraturan

perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank. Untuk memenuhi persyaratan kompetensi anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya, memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.